Reaksi Jokowi Terhadap HUT Ke-80 RI Tidak di IKN. Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dipastikan akan digelar di Jakarta, tepatnya di Istana Merdeka, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti yang dilakukan pada HUT ke-79 RI tahun sebelumnya. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang memprioritaskan IKN sebagai simbol pembangunan nasional. Jokowi, kini sebagai mantan presiden, memberikan tanggapan terkait keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memusatkan perayaan di Jakarta. Artikel ini mengulas respons Jokowi, alasan di balik keputusan tersebut, serta implikasi bagi pembangunan IKN ke depan. BERITA LAINNYA
Tanggapan Jokowi: Dukungan Penuh untuk Keputusan Pemerintah
Jokowi menyampaikan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah untuk menggelar upacara HUT ke-80 RI di Jakarta. Berbicara dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah, ia menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah harus didukung oleh semua pihak. “Semua keputusan pemerintah, kita harus dukung,” ujar Jokowi, menambahkan bahwa keputusan tersebut pasti telah melalui pertimbangan matang. Ia memilih untuk tidak mempersoalkan perubahan lokasi upacara, meskipun pada 2024 ia memimpin upacara HUT ke-79 RI di IKN sebagai momen bersejarah pertama di ibu kota baru. Jokowi juga menyatakan belum menerima undangan resmi untuk menghadiri upacara di Jakarta, sehingga kehadirannya masih belum pasti.
Sikap Jokowi ini mencerminkan pendekatan yang bijaksana sebagai mantan presiden, menghormati kewenangan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa penentuan lokasi upacara adalah wewenang pemerintah yang sedang berjalan, menunjukkan sikap netral dan menghindari spekulasi politik yang dapat memicu kontroversi.
Alasan Perayaan HUT ke-80 RI di Jakarta
Keputusan untuk menggelar upacara di Jakarta dijelaskan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, sebagai langkah pragmatis karena pembangunan IKN masih berlangsung. Infrastruktur di IKN, seperti akses jalan, gedung legislatif, dan fasilitas pendukung lainnya, belum sepenuhnya rampung, sehingga tidak memungkinkan untuk menggelar upacara kenegaraan berskala besar. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga mengonfirmasi bahwa pemerintah ingin fokus menyelesaikan pembangunan IKN sebelum menggelar acara besar di sana. Meski demikian, Otorita IKN akan tetap mengadakan upacara lokal di Istana Garuda, Penajam Paser Utara, untuk menjaga semangat kemerdekaan di Kalimantan Timur.
Pengamat politik, Agung Baskoro, menilai keputusan ini sebagai strategi efisiensi anggaran dan penyesuaian terhadap kondisi aktual. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo lebih memprioritaskan program seperti Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat, yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, dibandingkan proyek infrastruktur besar seperti yang digagas Jokowi. Meski anggaran IKN tetap dialokasikan, fokus pemerintahan baru tampaknya bergeser dari percepatan pembangunan fisik IKN.
Implikasi bagi IKN dan Transisi Pemerintahan: Reaksi Jokowi Terhadap HUT Ke-80 RI Tidak di IKN
Keputusan untuk tidak menggelar upacara HUT ke-80 RI di IKN memicu diskusi tentang komitmen pemerintahan baru terhadap proyek ibu kota baru. Selama masa kepresidenannya, Jokowi menjadikan IKN sebagai salah satu warisan utama, dengan upacara HUT ke-79 RI pada 2024 sebagai simbol transisi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun, keputusan Prabowo untuk kembali ke Jakarta menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif, dengan alasan kesiapan infrastruktur dan efisiensi biaya. Anggota Komisi II DPR, Mohammad Toha, mendukung langkah ini, menyebut Jakarta memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dan akses yang lebih mudah bagi tamu undangan, termasuk pejabat dan mantan presiden.
Meski demikian, perayaan di IKN tidak sepenuhnya ditinggalkan. Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyatakan bahwa acara lokal seperti olahraga dan kegiatan tradisional akan tetap digelar untuk menjaga semarak kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa IKN tetap menjadi bagian dari visi nasional, meskipun dengan prioritas yang berbeda di bawah pemerintahan baru.
Reaksi Publik dan Persiapan Perayaan: Reaksi Jokowi Terhadap HUT Ke-80 RI Tidak di IKN
Keputusan ini menuai beragam tanggapan di kalangan masyarakat. Beberapa pihak memuji langkah efisiensi pemerintah, sementara yang lain melihatnya sebagai sinyal berkurangnya prioritas terhadap IKN. Pemerintah telah membentuk panitia nasional untuk perayaan HUT ke-80 RI, dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelesaikan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Tema dan logo resmi perayaan, yang awalnya dijadwalkan diumumkan pada 18 Juli 2025, diundur hingga 20 Juli 2025, menambah antusiasme publik terhadap perayaan ini.
Kesimpulan: Reaksi Jokowi Terhadap HUT Ke-80 RI Tidak di IKN
Jokowi menunjukkan sikap mendukung keputusan pemerintah untuk menggelar upacara HUT ke-80 RI di Jakarta, bukan di IKN, dengan menegaskan bahwa semua keputusan telah melalui pertimbangan matang. Keputusan ini, yang didasari oleh keterbatasan infrastruktur IKN dan fokus pada efisiensi anggaran, mencerminkan perubahan prioritas pemerintahan Prabowo dibandingkan era Jokowi yang menekankan pembangunan fisik IKN. Meski IKN tetap menggelar upacara lokal, perayaan utama di Jakarta menandai kembalinya tradisi di ibu kota lama. Respons Jokowi yang netral dan dukungan terhadap pemerintahan baru memperlihatkan sikap negarawan, sembari membuka ruang diskusi tentang masa depan IKN sebagai proyek nasional.
