Banyak Buruh Protes Untuk Besarkan Upah Minimum. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 29-30 Desember 2025 di Istana Negara Jakarta dan Gedung Sate Bandung. Aksi ini jadi bentuk protes keras terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) 2026 yang dinilai terlalu rendah. Di Jakarta, UMP ditetapkan sekitar Rp5,73 juta dengan kenaikan 6,17 persen, sementara buruh tuntut revisi sesuai 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencapai Rp5,89 juta. Protes ini libatkan puluhan ribu massa, termasuk konvoi motor dari Jawa Barat, dan jadi sorotan akhir tahun karena ketimpangan upah dengan daerah penyangga. BERITA OLAHRAGA
Tuntutan Utama Buruh: Banyak Buruh Protes Untuk Besarkan Upah Minimum
Buruh, terutama dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), desak Presiden Prabowo Subianto instruksikan gubernur revisi UMP agar capai nilai KHL penuh. Mereka anggap kenaikan saat ini habis tergerus inflasi dan harga barang pokok, buat pekerja sulit penuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan jadi poin utama: UMP Jakarta lebih rendah dari UMK Bekasi atau Karawang yang mencapai Rp5,95-5,99 juta, padahal Jakarta pusat ekonomi dengan biaya hidup tertinggi. Buruh juga tuntut UMSP dan UMSK ditetapkan lebih tinggi, bukan hanya berdasarkan persentase lama tapi dari KHL plus tambahan 5 persen untuk sektor tertentu.
Lokasi dan Skala Aksi: Banyak Buruh Protes Untuk Besarkan Upah Minimum
Aksi terpusat di Istana Negara dengan estimasi ribuan hingga puluhan ribu peserta, termasuk konvoi 10-20 ribu motor dari Jawa Barat pada hari kedua. Di Bandung, massa kumpul di Gedung Sate protes kebijakan gubernur setempat soal UMSK yang dinilai dikurangi atau dihilangkan. Polisi kerahkan ratusan personel untuk kawal, rekayasa lalu lintas situasional, dan imbau hindari kawasan pusat kota. Aksi berlangsung damai tapi tegas, dengan orasi dan spanduk tuntutan revisi upah. Beberapa hari sebelumnya, massa lebih kecil sengaja untuk buka ruang dialog, tapi hari puncak lebih masif.
Respons Pemerintah dan Dampak
Pemerintah daerah akui aspirasi buruh sebagai dinamika demokrasi, tapi tegaskan penetapan sudah melalui dewan pengupahan melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah. Kenaikan berdasarkan formula inflasi plus pertumbuhan ekonomi dengan indeks alfa, dianggap seimbang untuk stabilitas usaha. Buruh ancam lanjut aksi bahkan gugat ke pengadilan jika tak direvisi. Protes ini sorot ketimpangan upah nasional, tekan daya beli, dan risiko stabilitas sosial jika tak ditangani serius.
Kesimpulan
Protes besar-besaran buruh soal upah minimum 2026 tunjukkan keresahan mendalam atas kenaikan yang dinilai tak cukup layak. Dengan tuntutan revisi ke nilai KHL penuh dan hapus ketimpangan, aksi ini jadi pengingat pentingnya dialog tripartit yang adil. Di akhir 2025, isu ini jadi catatan krusial bagi pemerintah baru untuk prioritaskan kesejahteraan pekerja sebagai tulang punggung ekonomi. Jika ditanggapi baik, bisa ciptakan harmoni industrial; jika tidak, gelombang protes berpotensi berlanjut di awal tahun baru. Buruh tetap harap suara mereka didengar demi hidup lebih manusiawi.
About the Author
