Nasdem Ingin KPK Tidak Drama Tentang Bupati Koltim. Kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, menjadi sorotan publik pada 7 Agustus 2025. Namun, Partai Nasdem, yang merupakan rumah politik Abdul Azis, dengan tegas membantah bahwa bupati mereka terjerat OTT. Partai ini bahkan meminta KPK untuk tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum. Pernyataan ini memicu diskusi hangat, terutama karena Abdul Azis mengaku sedang berada di Makassar untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nasdem saat OTT berlangsung. Situasi ini menambah ketegangan antara narasi KPK dan bantahan dari pihak Nasdem. BERITA LAINNYA
Abdul Azis, yang baru dilantik sebagai Bupati Koltim pada November 2023, disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi. Namun, Nasdem menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan meminta KPK untuk menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa memicu polemik di media. Insiden ini menyoroti dinamika antara penegakan hukum dan politik, terutama menjelang agenda penting partai seperti Rakernas.
Apa Itu Nasdem?
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) adalah salah satu partai politik besar di Indonesia yang didirikan pada 2011 oleh Surya Paloh. Partai ini dikenal dengan visi restorasi yang menekankan demokrasi, keadilan, dan kemajuan ekonomi. Nasdem memiliki banyak kader yang menjabat sebagai kepala daerah, termasuk Abdul Azis di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Partai ini juga aktif dalam isu-isu antikorupsi, sering kali mendukung langkah KPK, meski dalam kasus ini mereka mempertanyakan cara penegakan hukum yang dilakukan. Nasdem memiliki perwakilan kuat di DPR, dengan tokoh seperti Ahmad Sahroni yang vokal dalam membela kader partainya.
Kenapa Nasdem Tidak Ingin KPK Banyak Drama?
Nasdem meminta KPK untuk menghindari sensasi berlebihan dalam kasus Bupati Koltim karena mereka menilai informasi OTT terlalu prematur dan berpotensi menciptakan kesan negatif di publik. Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Nasdem, menegaskan bahwa Abdul Azis berada di sisinya saat Rakernas di Makassar, sehingga tuduhan OTT dianggap tidak logis. Nasdem khawatir narasi di media sosial dapat merusak reputasi partai dan kadernya, apalagi menjelang agenda politik penting. Mereka juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan meminta KPK untuk transparan tanpa memainkan drama yang dapat memicu spekulasi liar.
Kasus Apa Yang Menimpa Bupati Koltim?
Meski KPK mengkonfirmasi adanya OTT di Kolaka Timur, detail kasus yang menjerat Abdul Azis belum diungkap secara resmi. Informasi awal menyebutkan bahwa operasi ini terkait dugaan suap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Koltim. KPK juga dikabarkan menyegel ruang Bina Marga di dinas tersebut dan membawa dua ajudan bupati untuk pemeriksaan di Polda Sultra. Namun, Abdul Azis membantah keterlibatannya, menegaskan bahwa ia sedang berada di Makassar saat OTT dilakukan. Hingga kini, KPK masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan barang bukti, dan pernyataan resmi dijanjikan akan segera dirilis.
Kesimpulan: Nasdem Ingin KPK Tidak Drama Tentang Bupati Koltim
Klarifikasi keras dari Nasdem atas kasus OTT Bupati Koltim menunjukkan sensitivitas politik di balik penegakan hukum. Partai ini berupaya melindungi kadernya sembari meminta KPK untuk bekerja secara profesional tanpa sensasi berlebihan. Meski detail kasus masih samar, dugaan suap di sektor PUPR menjadi sorotan awal. Situasi ini menggarisbawahi perlunya transparansi dari KPK untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum. Nasdem, di sisi lain, harus menyeimbangkan pembelaan terhadap kadernya dengan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi.
