KPK Menahan Bupati Lampung Tengah, Mengapa? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu, 10 Desember 2025. Penangkapan ini jadi sorotan nasional karena melibatkan pemimpin daerah yang baru menjabat sembilan bulan. Dugaan sementara, kasus ini terkait suap dalam pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampung Tengah tahun 2026. Selain Ardito, KPK juga amankan empat orang lain, termasuk anggota DPRD setempat. Penahanan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, setelah proses pemeriksaan intensif. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, konfirmasi penangkapan itu sebagai OTT kedelapan tahun ini. Tragedi ini tak hanya goyang pemerintahan daerah, tapi juga ingatkan betapa rawannya korupsi di level lokal, terutama soal anggaran. INFO SLOT
Kronologi Operasi Tangkap Tangan: KPK Menahan Bupati Lampung Tengah, Mengapa?
OTT bermula dari permintaan keterangan saksi di Jakarta dan Lampung pada Selasa, 9 Desember 2025. Tim KPK bergerak cepat ke Lampung Tengah pagi Rabu, targetkan proses pengesahan RAPBD yang mencurigakan. Penangkapan Ardito Wijaya terjadi di kantor bupati sekitar siang hari, diikuti empat pihak terkait—termasuk dua anggota DPRD yang diduga terima suap. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, bilang operasi senyap ini libatkan penyidik dari berbagai wilayah, dan lima tersangka langsung dibawa ke Jakarta malam itu. KPK sita uang tunai Rp 5 miliar dan logam mulia senilai Rp 2 miliar sebagai barang bukti. Ardito tiba di Gedung KPK sekitar pukul 21.00 WIB, tampak tenang meski dikawal ketat. Proses ini sesuai KUHAP, dengan waktu penahanan 1×24 jam untuk tentukan status hukum.
Dugaan Kasus Suap RAPBD: KPK Menahan Bupati Lampung Tengah, Mengapa?
Inti kasus ini dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Lampung Tengah 2026, yang anggarannya capai Rp 2,5 triliun. Penyidik KPK curiga Ardito berikan suap Rp 500 juta ke anggota DPRD untuk dukung alokasi anggaran proyek infrastruktur senilai Rp 300 miliar. Proyek itu melibatkan pengadaan jalan tol dan irigasi, yang diduga dimanipulasi untuk untungkan rekanan dekat bupati. Bukti awal termasuk transfer bank dan rekaman suara yang tunjukkan negosiasi. Ardito, yang menjabat sejak Maret 2025, diduga manfaatkan posisinya untuk alirkan dana ke proyek fiktif. Ini mirip kasus suap RAPBD di daerah lain, seperti Ponorogo Jawa Timur bulan lalu. KPK tekankan motifnya soal pengamanan jabatan dan proyek, bukan cuma uang—total kerugian negara diperkirakan Rp 100 miliar.
Profil Ardito Wijaya dan Latar Belakangnya
Ardito Wijaya, atau akrab disapa Mas Dito, lahir di Lampung Tengah pada 23 Januari 1980. Lulusan kedokteran dari Universitas Lampung, ia awalnya kerja sebagai tenaga kesehatan di daerah asalnya sebelum terjun politik. Sebagai kader Golkar, ia menang Pilkada 2024 dengan 55 persen suara, janji tingkatkan infrastruktur dan kesehatan. Sembilan bulan menjabat, ia kelola anggaran Rp 2 triliun, tapi kini citranya tercoreng. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, bilang belum dapat info detail dan tekankan asas praduga tak bersalah. Ardito dikenal dekat pengusaha lokal, yang diduga jadi kunci jaringan suap. Penangkapan ini jadi pukulan bagi partainya, yang sudah hadapi OTT serupa di daerah lain tahun ini.
Dampak Hukum dan Respons Masyarakat
Penahanan Ardito punya implikasi luas. KPK punya 20 hari untuk periksa, tapi bisa perpanjang jika bukti kuat. Tersangka hadapi Pasal 5 dan 13 UU Tipikor, ancam 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. DPRD Lampung Tengah sementara pimpin wakil bupati, sementara penyidik periksa 20 saksi tambahan. Masyarakat Lampung Tengah gelar aksi damai di depan kantor bupati Kamis pagi, tuntut transparansi dan kompensasi proyek mangkrak. LSM antikorupsi puji KPK atas kecepatan OTT, tapi kritik regulasi daerah yang longgar. Di tingkat nasional, ini tambah daftar OTT KPK 2025—delapan kasus, libatkan bupati Ponorogo dan gubernur Riau. Respons politik: Menteri Dalam Negeri janji evaluasi pilkada untuk cegah korupsi dini.
Kesimpulan
Penahanan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya oleh KPK atas dugaan suap RAPBD jadi pengingat keras soal maraknya korupsi di daerah. Dari kronologi OTT cepat hingga profilnya yang menjanjikan, kasus ini tunjukkan betapa rentannya jabatan publik. Dampak hukumnya berat, tapi respons masyarakat dan politik bisa jadi katalis perubahan. KPK janji ungkap detail Kamis ini, tapi yang pasti, keadilan harus prioritas—agar korban suap seperti rakyat Lampung Tengah tak lagi dirugikan. Tragedi ini harap jadi pelajaran, supaya anggaran daerah benar-benar untuk kesejahteraan, bukan kantong pribadi.
About the Author
